Breaking Articles

Membangun Ekosistem Kota Cerdas


  • Banda Aceh Kota Pertama Masuk Program Smart City Indonesia

SEBUAH kesepakatan penting dicapai Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Pertengahan Mei lalu, orang nomor satu di Banda Aceh itu menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City. Langkah ini akan mengubah pelayanan publik di Banda Aceh menjadi lebih mudah dan sederhana. 

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Aminullah Usman bersama Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Samuel Abrijani Pangerapan di Taman Sari, Jakarta. 

“Gerakan menuju 100 Smart City ini dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam ekosistem smart city,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Bustami yang ikut menyaksikan penandatanganan ini. 

Ada banyak keuntungan yang bisa dipetik pemerintah kota dari nota kesepahaman ini. Menurut Bustami, hal ini juga akan menjawab permasalahan sekaligus mendorong potensi di daerah masing-masing sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pengembangan smart city.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini juga dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota cerdas untuk mendorong kemudahan layanan-layanan publik,” kata Bustami.

Setelah penandatangan nota kesepahaman ini, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menjalin koordinasi dalam bentuk pertemuan berkala untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City. 

Kedua pihak juga akan melakukan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD), baik secara bersama maupun sendiri-sendiri, kepada pemangku kepentingan sebagai upaya pelaksanaan implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City di Banda Aceh. Program yang sama juga dilaksanakan di 25 daerah lain di Indonesia.

Menurut Bustami, Gerakan Menuju 100 Smart City dilaksanakan sejak 2017. Dimulai oleh 25 kabupaten/kota. Setahun kemudian, jumlah yang bergabung meningkat dua kali lipat. Dan tahun ini, bertambah lagi 25 kota/kabupaten, termasuk Banda Aceh. 

Wali Kota Aminullah sendiri berharap penandatanganan ini berdampak baik bagi Banda Aceh dalam mempercepat pembangunan. “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atas dipilihnya Kota Banda Aceh sebagai salah satu daerah yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Kominfo RI tentang Gerakan Menuju 100 Smart City.”

Aminullah juga berterima kasih serta berharap dukungan berbagai elemen masyarakat hingga OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bersama-sama dalam mempercepat proses pelayanan dan pembangunan. Melalui smart city, kata Aminullah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan dan informasi dengan mudah dan sederhana, semua berbasis teknologi informasi.

“Hampir semua kalangan kini memanfaatkan smartphone dan jaringan internet dalam aktifitas sehari-hari. Fenomena inilah yang harus kita manfaatkan untuk membangun masterplan data yang terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki Pemko,” kata Aminullah.

Aminullah menegaskan agar pemanfaatan teknologi informasi ini dapat tercapai secara utuh, maka harus ada kesungguhan dari semua pemangku kepentingan. Pihaknya juga akan segera menyusun dan membentuk tim untuk membangun infrastruktur, dan menyiapkan segala elemen kerja yang diperlukan dalam implementasi smart city termasuk membentuk Dewan Smart City.

Dewan beranggotakan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pakar smart city dari kalangan akademisi, sebagai wadah partisipasi antarsektor dan antarelemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan smart city.

Selain itu juga akan dibentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju 100 Smart City yang beranggotakan perwakilan pejabat dan staf pelaksana dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan rencana induk smart city dan program percepatan (quick wins).

Tidak ada komentar