PON XXI dan Peluang Geliat Ekonomi

Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 Aceh-Sumatera Utara tinggal menghitung hari. PON pertama yang diselenggarakan di dua provinsi ini akan digelar pada 8-20 September 2024.

Penyelenggaraan PON di dua provinsi awalnya direncanakan pada 2021 saat PON XX di Papua. Saat itu, Papua direncanakan berduet dengan Papua Barat menjadi tuan rumah PON namun batal karena bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Setelah PP 17/2007 direvisi, maka untuk pertama kalinya Pesta olahraga multicabang terbesar di Indonesia itu akan digelar di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Utara. Pembukaan akan digelar di Aceh dan akan ditutup di Sumatera Utara.

PON XXI 2024 Aceh-Sumut akan mempertandingkan 65 cabang olahraga dengan 32 cabang olahraga digelar di Aceh dan 33 cabang olahraga dipertandingkan di Sumut.

Selain menjadi PON pertama yang diselenggarakan di dua provinsi, PON XXI juga akan menjadi yang perdana dengan peserta dari empat provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Kehadiran berbagai event kegiatan apapun itu, termasuk event olahraga seperti halnya PON XXI 2024 Aceh-Sumut dipastikan dapat meningkatkan geliat ekonomi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan tentu menjadi potensi besar yang dapat menopang kehidupan masyarakat karena dari perhelatan ini tentu ada banyak dampak hingga bisa menghadirkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Tinggal saja bagaimana masyarakat khususnya kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh memanfaatkan peluang yang ada. Tidak hanya menjadi penonton. Jika tidak, maka peluang emas ini akan diambil oleh ‘pemain’ luar.

Sudah saatnya anak muda Aceh bangkit dari ‘kursi warkop-warkop’ selanjutnya memanfaatkan peluang yang ada agar bisa menatap hari depan yang lebih baik kelak.     

Segera tinggalkan angan-angan dan mimpi-mimpi bahwa akan kaya dengan bermain game online. Alih-alih akan mendapatkan penghasilan yang besar, masa depan suram malah lebih perpeluang menghadang di ujung lorong usia yang kian meninggi.    

Di zaman teknologi digital ini berbagai ide bisnis ekonomi kreatif dengan semakin mudah didapat. Berbagai resep kuliner kekinian yang digemari banyak orang kini ada dalam genggaman. Tidak perlu membeli buku.

Bukan rahasia, jika banyak Pemerintah Daerah yang menggelontorkan APBD (syukur-syukur kalau ada dukungan APBN) untuk menggelar berbagai event bertaraf regional, nasional bahkan internasional yang membuat berdatangannya banyak pengunjung dari daerah lain.    

Memang Pemerintah Daerah tidak secara langsung mendapatkan hasil dari anggaran yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan event, tapi ketika peningkatan kunjungan wisatawan terjadi, hunian hotel/ penginapan meningkat, warung-warung ramai, roda ekonomi berputar, UMKM ber bergeliat, dunia usaha dan industri bangkit, permintaan barang dan jasa tinggi, pendapatan per kapita naik, maka daerah tentu meraih keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, perhelatan akbar yang berlangsung sukses juga akan dicatat dalam sejarah dan menjadi pertaruhan harga diri, martabat, prestasi dan prestise bagi sebuah daerah berikut para pejabat dan pemimpinnya, tentu saja.

 

PON XX Papua

Pelaksanaan PON XX di Papua memberikan peluang pertumbuhan ekonomi UMKM lokal. Mereka tidak hanya mempromosikan produk usahanya, tetapi juga turut menyemarakkan ajang olahraga ini. Ratusan UMKM pun mendapatkan binaan dari pemerintah daerah dan difasilitasi di venue-venue pertandingan PON.

Sebagai bentuk bantuan dari pemerintah, Pemerintah Daerah bersama Bank Papua meluncurkan Program Kredit Papeda (Percepatan Akses Keuangan Daerah) yang berbeda dari kredit perbankan lainnya, yaitu tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, dan tanpa biaya materai. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memberikan subsidi dalam pembayaran bunga.

Bank Papua mengalokasikan 5 milyar rupiah di tahun 2021 untuk 500 pelaku UMKM dengan maksimal plafon pinjaman sebesar 10 juta rupiah.

Program Papeda ini diprioritaskan untuk pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena terkendala administrasi atau persyaratan lainnya. Bagaimana dengan Aceh?